Kode Paket 5864509
Nama Paket Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar Pemakaman
Rencana Umum Pengadaan
Kode RUP Nama Paket Sumber Dana
33378008 Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar Pemakaman APBD
 Konsolidasi ? Tidak
Tanggal Pembuatan 16 Maret 2022
Tahap Paket Saat Ini Penandatanganan Kontrak
K/L/PD Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene & Kepulauan
Satuan Kerja DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jenis Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode Pengadaan Pengadaan Langsung
Khusus Orang Asli Papua (OAP) Tidak
Tahun Anggaran APBD 2022    APBD 2022    APBD 2022   
Nilai Pagu Paket Rp. 58.600.000,00 Nilai HPS Paket Rp. 58.164.000,00
Jenis Kontrak Lumsum
Lokasi Pekerjaan
  • Kab. Pangkep - Pangkajene Kepulauan (Kab.)
  • Kab. Pangkep - Pangkajene Kepulauan (Kab.)
  • Kab. Pangkep - Pangkajene Kepulauan (Kab.)
Syarat Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Izin Usaha
Jenis Izin Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan SBU
1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) (1)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Pengawasan Rekayasa, Jasa Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]<br/>
3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]<br/>
4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
5. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara
Peserta Non Tender 1 peserta